//
archives

Demokrat

This tag is associated with 2 posts

Bendera Perang Mulai Dikibarkan

SBY

Editorial Media Indonesia hari ini mengulas tentang pertarungan antara SBY dan Demokrat terhadap anggota koalisi yang tidak mau kompromi. Berbagai cara dilakukan untuk menekan mulai dari ancaman reshuffle kabinet hingga pembongkaran borok anggota koalisi dimasa lampau. Beberapa borok anggota koalisi yang tersimpan rapi dan terendapkan mulai dibangkitkan untuk diproses.

Terlepas dari borok-borok tersebut terbukti atau tidak, SBY secara tersirat telah membuka boroknya sendiri, karena tindakannya telah dengan sengaja menyimpan atau mengendapkan borok-borokĀ  anggota koalisi sebagai salah satu deal politik, atau dengan kata lain, SBY telah melakukan tebang pilih. SBY telah melanggar azas clean and good governance yang selalu dibanggakannya.

Bendera Perang Mulai Dikibarkan. (dikutip dari: Editorial Media Indonesia)

ANGKET skandal Bank Century yang digeluti Pansus DPR mulai memasuki tahap final dan menentukan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengibarkan bendera clean and good governance mempertaruhkan reputasinya apakah masih bisa dipercaya atau tidak dengan platformnya itu. Publik telah disuguhkan proses pansus sedemikian rupa sehingga terbentuk pemikiran bahwa dalam kasus Century pemerintah telah melanggar asas clean and good governance itu.

Pemerintahan SBY tidak ingin pemikiran itu menjadi harga mati di mata publik. Karena itu, kesimpulan akhir fraksi-fraksi harus diubah agar vonis publik terhindarkan.

Di sinilah babak pertarungan yang tidak kalah seru. Pertarungan bertambah seru karena SBY dan Partai Demokrat bertarung dengan anggota koalisi yang tidak ingin diajak kompromi.

Karena itu, SBY harus menggunakan seluruh senjata penekan yang dipunyai. Mulai ancaman reshuffle kabinet sampai pada pembongkaran borok anggota koalisi di masa lalu. Efektif atau tidak senjata itu mengancam kesetiaan koalisi masih harus ditunggu.

Namun, beberapa borok koalisi yang selama ini dibungkus rapi mulai dibongkar. Kasus tunggakan pajak beberapa perusahaan milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang selama ini angker dibuka mulai diproses unsur pidananya. Yang mengibarkan bendera pengusutan adalah SBY sendiri.

Tidak cuma itu. Borok orang-orang Golkar yang lain yang selama ini tidak tersentuh pun dicongkel. Setya Novanto, yang selalu lolos dari sejumlah dugaan penyelewengan selama ini, dibuka.

Salah satu kasus Novanto, Ketua Fraksi Golkar DPR, yang diadukan ke polisi adalah penyelewengan pajak impor beras pada 2003. Sejalan dengan kasus Novanto, nama Idrus Marham, Sekjen Golkar yang Ketua Pansus Century, pun disebut-sebut.

Banyak pula tokoh dari partai lain yang secara ‘kebetulan’ sekarang dihadapkan dengan aparat hukum karena kasus lamanya dibuka.

Tantangan terbesar bagi SBY adalah menghilangkan kesan bahwa penyeretan nama-nama politikus ke ranah hukum bukan ancaman untuk membengkokkan koalisi dari kebenaran yang diyakini, melainkan murni langkah penegakan hukum.

Kalau begitu ceritanya, yang tidak kalah penting adalah menjelaskan kepada publik bagaimana kasus pajak Novanto dan kawan-kawan yang selama ini tidak disentuh tiba-tiba dibuka? Kekuatan apakah yang selama ini mampu menguburkan kasus-kasus itu?

Tentu ini adalah perang yang ramai. Tiap pihak telah mengibarkan bendera perang. Tidak peduli siapa yang menang, asal clean and good governance ditegakkan. Karena itulah benefit yang harus dinikmati publik.

Sumber : Media Indonesia

Kenapa perbedaan idiologi diributkan?

Beberapa hari ini berita yang sering muncul di media cetak maupun televisi adalah mengenai koalisi partai politik. Berbagai pendapat dilontarkan oleh para pengamat politik terhadap arah koalisi partai politik yang cenderung pelangi (berbeda idiologi). Sebagai contoh adalah koalisi yang kemungkinan akan dibangun oleh partai Demokrat, PKS, PKB, PAN serta PBB dan PDS jika lolos PT. Koalisi ini terdiri dari partai yang beridiologi nasionalis (Demokrat), Islam (PKS, PKB, PAN an PBB) serta Kristen (PDS).

Para pengamat politik berpendapat bahwa koalisi tersebut tidak bisa bertahan lama karena disebabkan perbedaan idiologi yang sangat kontras, terutama sekali antara Demokrat (nasionalis), PKS (islam) dan PDS (kristen), dan koalisi itu terjadi karena hanya untuk mengejar kepentingan sesaat saja. Dan ada juga pengamat politik yang lebih keras lagi berkomentar bahwa bila terjadi koalisi pun tidak akan mungkin SBY memilih cawapres dari PKS karena akan mengakibatkan SBY sulit membuat kebijakan yang berhubungan dengan barat.

Continue reading

Archives