//
archives

Editorial

This category contains 10 posts

Bendera Perang Mulai Dikibarkan

SBY

Editorial Media Indonesia hari ini mengulas tentang pertarungan antara SBY dan Demokrat terhadap anggota koalisi yang tidak mau kompromi. Berbagai cara dilakukan untuk menekan mulai dari ancaman reshuffle kabinet hingga pembongkaran borok anggota koalisi dimasa lampau. Beberapa borok anggota koalisi yang tersimpan rapi dan terendapkan mulai dibangkitkan untuk diproses.

Terlepas dari borok-borok tersebut terbukti atau tidak, SBY secara tersirat telah membuka boroknya sendiri, karena tindakannya telah dengan sengaja menyimpan atau mengendapkan borok-borok  anggota koalisi sebagai salah satu deal politik, atau dengan kata lain, SBY telah melakukan tebang pilih. SBY telah melanggar azas clean and good governance yang selalu dibanggakannya.

Bendera Perang Mulai Dikibarkan. (dikutip dari: Editorial Media Indonesia)

ANGKET skandal Bank Century yang digeluti Pansus DPR mulai memasuki tahap final dan menentukan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengibarkan bendera clean and good governance mempertaruhkan reputasinya apakah masih bisa dipercaya atau tidak dengan platformnya itu. Publik telah disuguhkan proses pansus sedemikian rupa sehingga terbentuk pemikiran bahwa dalam kasus Century pemerintah telah melanggar asas clean and good governance itu.

Pemerintahan SBY tidak ingin pemikiran itu menjadi harga mati di mata publik. Karena itu, kesimpulan akhir fraksi-fraksi harus diubah agar vonis publik terhindarkan.

Di sinilah babak pertarungan yang tidak kalah seru. Pertarungan bertambah seru karena SBY dan Partai Demokrat bertarung dengan anggota koalisi yang tidak ingin diajak kompromi.

Karena itu, SBY harus menggunakan seluruh senjata penekan yang dipunyai. Mulai ancaman reshuffle kabinet sampai pada pembongkaran borok anggota koalisi di masa lalu. Efektif atau tidak senjata itu mengancam kesetiaan koalisi masih harus ditunggu.

Namun, beberapa borok koalisi yang selama ini dibungkus rapi mulai dibongkar. Kasus tunggakan pajak beberapa perusahaan milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang selama ini angker dibuka mulai diproses unsur pidananya. Yang mengibarkan bendera pengusutan adalah SBY sendiri.

Tidak cuma itu. Borok orang-orang Golkar yang lain yang selama ini tidak tersentuh pun dicongkel. Setya Novanto, yang selalu lolos dari sejumlah dugaan penyelewengan selama ini, dibuka.

Salah satu kasus Novanto, Ketua Fraksi Golkar DPR, yang diadukan ke polisi adalah penyelewengan pajak impor beras pada 2003. Sejalan dengan kasus Novanto, nama Idrus Marham, Sekjen Golkar yang Ketua Pansus Century, pun disebut-sebut.

Banyak pula tokoh dari partai lain yang secara ‘kebetulan’ sekarang dihadapkan dengan aparat hukum karena kasus lamanya dibuka.

Tantangan terbesar bagi SBY adalah menghilangkan kesan bahwa penyeretan nama-nama politikus ke ranah hukum bukan ancaman untuk membengkokkan koalisi dari kebenaran yang diyakini, melainkan murni langkah penegakan hukum.

Kalau begitu ceritanya, yang tidak kalah penting adalah menjelaskan kepada publik bagaimana kasus pajak Novanto dan kawan-kawan yang selama ini tidak disentuh tiba-tiba dibuka? Kekuatan apakah yang selama ini mampu menguburkan kasus-kasus itu?

Tentu ini adalah perang yang ramai. Tiap pihak telah mengibarkan bendera perang. Tidak peduli siapa yang menang, asal clean and good governance ditegakkan. Karena itulah benefit yang harus dinikmati publik.

Sumber : Media Indonesia

Mentalitas Menteri

menteri

menteri

APAKAH yang tidak berubah setelah kita merdeka 64 tahun? Salah satu jawabannya adalah mentalitas elite bangsa. Tidak berubah, bahkan bertambah parah. Bukti paling mutakhir bagaimana perangai menteri terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah dinyatakan kalah dalam pemilu presiden, Jusuf Kalla dijauhi para menteri. Satu per satu para menteri menghindar, bagaikan menghindari penderita kusta.

Padahal, Jusuf Kalla masih menjadi wakil presiden sampai 20 Oktober nanti. Akan tetapi, dalam berbagai tugas pemerintahan ke daerah, menteri enggan mendampinginya. Sangat ‘kurang ajar’, mereka bahkan tidak menugasi pejabat eselon satu, tetapi mengirim eselon dua.

Continue reading

Membangun Angkatan Perang

PERAIRAN Ambalat kembali bergolak. Kapal perang Malaysia berkali-kali menerobos blok laut seluas 15.235 kilometer persegi di Kalimantan Timur itu. Dalam catatan TNI, sejak Januari 2009, sedikitnya sembilan kali Malaysia menerobos wilayah Indonesia.

Manuver kapal perang Malaysia dalam minggu-minggu terakhir ini tentu saja ingin menguji kesabaran Indonesia. Sebab, bukan hanya kali ini negeri jiran itu bertingkah. Hampir saban tahun mesin perang Malaysia dengan sengaja mempertontonkan kepongahannya di Ambalat.

Tentara Nasional Indonesia tentu saja tidak berpangku tangan. TNI Angkatan Laut mengerahkan tujuh kapal bersenjata lengkap untuk berpatroli di perairan antara Sulawesi dan Kalimantan itu. TNI Angkatan Udara tidak kalah siaga. Dua unit pesawat Boeing 737 dan satu unit Sukhoi 27/30 disiagakan di Makassar. Mengapa Malaysia tergoda menguji kesabaran Indonesia? Pertama, kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional pada 2002 telah melipatgandakan nafsu ekspansinya.

Continue reading

Memperkuat Posisi KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi lembaga yang sangat ditakuti koruptor. Sedemikian ditakuti sehingga ada yang berupaya untuk melucuti kewenangannya.

Misalnya, pernah muncul gagasan untuk mencabut kewenangan KPK memakai alat penyadap telepon. Gagasan itu timbul setelah sejumlah koruptor berhasil ditangkap basah berkat kecanggihan alat penyadap.

Upaya terakhir menggembosi kebutuhan anggaran KPK untuk membangun gedung baru dan rumah tahanan. Penggembosan dilakukan Komisi III DPR. Dengan alasan anggaran itu belum pernah dibahas, Komisi III DPR menolak anggaran Rp90 miliar yang diajukan KPK.

Padahal, sebelumnya Panitia Anggaran DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan telah menyepakati anggaran tersebut.

Kecaman terhadap Komisi III DPR pun datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan. Pertama, anggaran bukan urusan Komisi III, melainkan urusan Panitia Anggaran DPR. Ada apa gerangan ikut campur?

Terus Baca…!

Sumber : Media Indonesia

Kemulian Kepada Guru

HARI Guru diperingati setiap tanggal 25 November. Itulah bentuk penghormatan kolektif terhadap fungsi dan peran guru yang amat mulia. Walaupun dalam praktik harus diakui kemuliaan guru justru telah ditendang ke dasar jurang.
Kita memegang kredo bahwa pendidikan adalah tiang utama kemajuan suatu bangsa. Juga kredo bahwa pendidikan tanpa guru adalah mustahil. Namun, kredo itu dalam praktik dikhianati dengan tahu dan mau.
Menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sesungguhnya membenarkan pengkhianatan itu. Guru sesungguhnya dan sepatutnya adalah pahlawan yang harus diberi tanda jasa berlipat ganda.
Terlalu lama negara memperlakukan guru sebagai pekerja murahan. Sama dengan memperlakukan tentara. Padahal kedua profesi itu adalah vital.

Continue reading

Yang tak Lepas Dollar adalah Pengkhianat Bangsa…!

Krisis ekonomi telah mewabah ke seluruh dunia, dan Indonesia pun tidak luput dari krisis tersebut. Saat sekarang Amerika Serikat sangat membutuhkan banyak dana untuk memperbaiki krisis di negaranya, sehingga investasinya diluar negeri pun ditarik. Sehingga saat sekarang cadangan Dollar semakin berkurang karena ditarik balik ke Amerika sehingga secara tak langsung akan membuat nilai tukar Dollar Amerika semakin menguat terhadap mata uang negara lain termasuk juga terhadap mata uang Rupiah yang mencapai 12.000 rupiah/Dollar.

Selain Amerika yang menarik investasinya, ternyata banyak juga rakyat Indonesia yang mengambil kesempatan di kala negara dalam kesempitan dengan ikut-ikutan membeli Dollar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah pun kalang kabut memenuhi permintaan Dollar sehingga cadangan devisa pun tergerus hingga US$ 10 Milyar hanya dalam waktu 3 bulan. Bila hal ini dibiarkan terus menerus maka cadangan devisa akan habis diakhir tahun 2009 atau malahan lebih cepat lagi, dan negara pun mau tidak mau mengemis pinjaman lagi kepada IMF.

Negara Indonesia tidak akan pernah terlepas dari krisis bila tidak didukung oleh semua rakyat. Pemerintah telah mengimbau seluruh rakyat agar melepas Dollar dan tidak menyimpannya, tetapi imbauan tersebut tidak digubris. Sehingga pemerintah tidak saja bertarung sendiri menghadapi krisis ekonomi tapi juga dipukul dari belakang oleh rakyatnya.

Mereka yang menyimpan Dollar untuk mencari keuntungan dikala pemerintah dalam kesempitan adalah pengkhianat bangsa. Berkhianat lebih kejam dari membunuh. Alangkah bangganya, bila pemerintah bersama-sama rakyat kalah dalam bertarung menghadapi krisis ekonomi, tapi alangkah sakitnya bila pemerintah kalah karena ditikam rakyat sendiri.

Mana semangat Nasionalisme mu wahai rakyat…!

Apakah semangatmu telah kalah oleh perutmu….?

“Siap Menang Siap Kalah” atau “Siap Menang Siap-siap Kalau Kalah”

Mudah diucap tak mudah dilakukan. Setiap kali diadakan pemilihan kepala daerah baik walikota, bupati maupun gubernur biasanya melakukan ikrar bersama para kandidat dalam bentuk pernyataan “Siap Menang Siap Kalah” hmmm benar-benar ikrar yang menjanjikan.

Tapi pada kenyataannya hingga detik ini tak ada seorang pun dari kandidat yang kalah menepati janjinya tersebut. Inikah pemimpin yang akan kita pilih? wajar saja dikau kalah wahai kandidat. Kalah menang itu biasa kita harus terima apapun jua hasilnya.

Dimulut terucap “Siap Menang Siap Kalah” tapi hati berucap “Siap Menang Siap-siap Kalau Kalah”. Yang terpikirkan adalah kalau kalah nanti mesti melakukan penolakan terhadap keputusan KPU karena ada kecurangan disana-sini, si A money politik si B bisik-bisik dengan KPU dan sejuta tuntutan lainnya. Kalau KPU tak merespon pengerahan massa pun dilakukan dan anarkis pun terjadi, rakyat menderita dan kandidat pun suka cita.

Contohlah Amerika Serikat walaupun mayoritas bangsa di dunia tidak menyukai atas tindakan dan perilaku pemerintah AS, tapi ambillah apa yang baik dari mereka. Belum lama ini telah dilangsungkan pemilihan Presiden AS, dimana selama masa kampanye dilakukan debat dan juga disertai black campaign (menjelekkan/menjatuhkan kandidat lain), tapi pada akhirnya setelah keputusan pemenang didapat maka yang kalah dalam hal ini senator John McCain dengan sportif mengucapkan selamat kepada senator Barrack Obama.

Inilah yang rakyat harapkan, akhir dari pemilu yang happy ending, bukannya meninggalkan kerusuhan, kekacauan dan kekusutan lainnya yang akan semakin menyengsarakan rakyat. Semua kecurangan dalam proses pemilu bisa diselesaikan kemudian, yang penting berjiwa besar untuk menerima kekalahan seperti ikrar yang terucap “Siap Menang Siap Kalah” dan bukannya “Siap Menang Siap-siap Kalau Kalah”

We Hope…

CPNS adalah embrio KKN di Indonesia?

suasana tes CPNS

suasana tes CPNS

Setiap akhir tahun para pemegang kartu kuning (pencari kerja) sangat menantikan pengumuman pendaftaran tes CPNS. Biasanya tes CPNS dilakukan sekitar bulan November dan Desember. Disetiap daerah, ribuan bahkan puluhan ribu pemegang kartu kuning mendaftar tes CPNS dengan harapan nantinya lulus tes CPNS dan mengabdi kepada negara. Sebuah ironi dari hasil didikan di lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan produk yang hanya mengharapkan untuk menjadi PNS belaka karena tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri dan survive.

Parahnya, ke-harapan para pemegang kartu kuning tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh oknum pejabat dan kawan-kawannya untuk mengeruk kantong mereka yang sudah kosong. Mereka diberikan janji untuk menjadi PNS dengan syarat menyetor sekian puluh juta (tahun ini mungkin rata-rata sudah diatas 50 juta). Hal ini benar adanya dan bukan tebak tai kudo (untung-untungan) oleh para oknum tersebut dan telah termanajemen dengan baik. Malahan sampai terjadi tawar menawar harga (semacam lelang) bila suatu formasi CPNS banyak diminati. Para oknum tersebut bila ditanya ada yang berdalih bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi/mengganti uang yang telah dikeluarkan untuk membeli formasi dari pemerintah pusat., Wallahu allam.

Tak ada kontrol, baik itu dari pemerintah pusat dan juga dari masyarakat. Malahan ada oknum ulama yang membolehkan sogok tersebut dengan alasan kondisi pada saat itu yang mengharuskan membayar untuk menjadi CPNS jadi mau tidak mau harus diikuti, ini dibuktikan dengan tindakan oknum ulama tersebut membayar untuk meloloskan anaknya menjadi CPNS. Di salah satu daerah, bila seseorang menjadi PNS maka yang ditanya terlebih dahulu adalah “kamu bayar berapa juta?” dan tidak percaya bila ada orang yang tidak membayar. Benar-benar yang mungkar telah dihalalkan dan yang Ma’ruf telah diharamkan (Amar Mungkar Nahi Ma’ruf).

CPNS seperti ini adalah embrio KKN di Indonesia dan akan menghancurkan negara. Setiap yang mengeluarkan modal untuk menjadi PNS akan berusaha mengembalikan modalnya dengan cara apapun jua. Gaji yang diterima setiap bulan adalah haram, inilah yang setiap hari dimakan oleh anak dan istrinya. Negara Indonesia akan hancur ditahun 2020 bila hal ini dibiarkan terus menerus.

“Selamatkan Negara Kita, Selamatkan Generasi Kita”

Partai Investor

MPR-DPR RI tampak atas

MPR-DPR RI

Reformasi telah terjadi dan demokrasi pun mulai dijalankan setahap demi setahap. Setiap orang bebas membuat partai dengan bermacam ragam idiologi dan kepentingan. Banyaknya partai membuat suara rakyat pun terfragmentasi sehingga tidak ada partai yang benar-benar memenangkan pemilu secara mayoritas. Untuk berkuasapun diperlukan koalisi dengan beberapa partai yang dengan pamrih meminta bagian dalam pemerintahan. Amanah rakyat pun telah tergadaikan. Partai yang bergabung dengan koalisi pemerintah meminta keuntungan atau kue pemerintahan. Partai ini adalah partai investor.
Continue reading

Pejabat tak merakyat salah siapa?

suasana rapat kabinet

suasana rapat kabinet

Saat ini adalah hal biasa bila ingin bertemu dengan pemimpin pemerintahan sangat sulit. Apabila sang pemimpin/pejabat turun kelapangan untuk melihat rakyatnya pun juga sulit karena sang pemimpin harus menunggu hingga proses sterilisasi lapangan selesai. Sangat ironi sekali. Seakan ada sebuah jurang pemisah antara pemimpin dan rakyat, adanya ketidakpercayaan pemimpin terhadap rakyat, padahal yang memilih beliau adalah rakyat.

Continue reading

Archives